Pemerintah Harus Perketat Izin Pengembangan Migas

Pemerintah Harus Perketat Izin Pengembangan Migas

BojonegoroToday – Pemerintah diminta untuk meningkatkan pengawasan yang lebih ketat terkait dengan industri minyak dan gas (migas). Indonesia sebagai negara penghasil migas yang cukup potensial menjadi rawan adanya korupsi dan kongkalikong untuk penyelewengan dalam proses produksinya.

Dilansir dari MetroTv News, Korupsi acapkali mengintai produksi yang terjadi di industri pertambangan migas ini. Sebagaimana diungkap oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Satya Yudha, saat diskusi polemik Sindoradio, di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (6/9/2014) bahwa perhatian lebih harus diberikan pada sektor bidang energi dan ESDM , seperti minerba. Produksi mineral dan batu bara kini mencapai 430 juta ton per tahun. Sementara penambangan ilegal sendiri belum terdaftar.

Satya menilai bahwa proses dalam bisnis migas cukup rumit. Berbagai tahapan dinilai tidak efisien mulai dari pengeboran migas, eksplorasi, developing, hingga pengoperasian.

Ia mencontohkan bahwa terjadi tumpang tindih teknologi yang acapkali terjadi. Misalnya satu teknologi sedang diterapkan, namun mendadak ada teknologi baru lagi yang dipakai padahal belum jelas efisiensinya.

Pihak SKK Migas diharapkan mampu meninjau dan memonitor jumlah penghasilan negara. Namun ternyata malah pengawas melakukan penyelewengan terkait proyek ini.

Satya menambahkan bahwa tidak semua perusahaan mau melakukan signature bonus ke pemerintah karena tidak semua pengusaha migas mampu membayar. Dampaknya, akhirnya ada praktik jual-beli lapangannya. Di sinilah pemerintah diminta untuk bersikap tegas dan ketat.

Satya menilai bahwa seharusnya hanya perusahaan yang memiliki komitmen bagus yang diberi izin melakukan developing migas. Tercatat sejumlah 100 blok siap memproduksi migas dalam jangka waktu 10 tahun terakhir ini. Namun di antara 100 blok tersebut hanya 33 blok yang mau berkomitmen melakukan eksplorasi dan developing. (pv)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *