Pemerintah Perlu Membuat Tim Rumah Susun Bersubsidi

rumah susun bersubsidi

Foto : Rusunawa Gresik/pustaka.pu.go.id

BojonegoroToday – Pemerintah perlu membentuk tim khusus terkait dengan rumah susun bersubsidi agar tidak jatuh ke tangan orang kaya. Sebagian rusun bersubsidi memang dimiliki oleh orang kaya, padahal yang disasar adalah kalangan menengah kebawah.

Proyek rusun bersubsidi ini rawan penyimpangan karena dikerjakan oleh pihak swasta. Selama ini pihak swasta yang mengerjakan proyek rumah susun, merangkap sebagai kontraktor sekaligus developer, disamping lengahnya pemerintah melakukan pengawasan.

Pemerintah bisa mencontoh Singapura. Mereka memiliki badan khusus yang dinamakan Housing and Development Board untuk mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan rumah susun. Karena itu pemerintah Singapura punya kewenangan lebih besar, sedangkan pihak swasta hanya sebagai kontraktor. 

“Project pemerintah khususnya yang berkaitan dengan subsidi seharusnya dijalankan oleh pemerintah sendiri, kalau oleh pihak swasta itu sebuah kekeliruan, harusnya pemerintah sendiri. Kalau swasta boleh berperan asal hanya sebagai kontraktor bukan developer,” tutur Ibnu Tadji, Ketua Asosiasi Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (Aperssi) kepada wartawan (9/9/2014). 

Dalam prakteknya selama ini, proyek pembangunan rumah susun bersubsidi di Indonesia diserahkan kepada Perum Perumnas atau swasta, yang karena ini mereka bisa merangkap sebagai developer. Setelah rusun selesai dibangun, tidak ada prosedur yang jelas untuk mencari pembeli, sehingga developer mencari pembeli sendiri dan menyebabkan rusun bersubsidi dimiliki oleh orang kaya.

Pemerintah sebenarnya sudah memberi banyak keringanan, diantaranya; harga maksimal rumah susun adalah Rp 144.000.000,- (sebelum revisi), subsidi bunga KPA, subsidi pajak, keringanan dan subsidi konstruksi, bahkan peniadaan PPN sebesar 10%. (pv)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *