Dibanding KTP Malaysia, E-KTP Indonesia Lebih Unggul

e-ktp indonesia

Gambar: setgab.go.id

BojonegoroToday – KTP elektronik atau lazim disebut E-KTP di Indonesia ternyata memiliki kelebihan yang jauh lebih banyak daripada Kartu Identitas Malaysia yang disebut ‘MyCard’.  Hal tersebut diungkapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gamawan Fauzi,  pada Selasa (16/9/2014).

Gamawan mengungkapkan bahwa dari sisi validitas, kartu identitas Malaysia hanya mengidentifikasi dua jari dan tidak ada pemindaian untuk mata.

“Dari sisi validitas, Malaysia hanya identifikasi dua jari. Sedangkan kita 10 jari, plus pemindaian mata. Luar biasa jaminan keakuratannya E-KTP ini,” ujar Gamawan di sela-sela acara Rakernas Pendaftaran Penduduk di Jakarta.

Sebelumnya memang pihak Kemendagri telah berkunjung ke Malaysia untuk studi banding tentang kartu kependudukan. Hasilnya sistem E-KTP ini dinilai berhasil karena jauh lebih unggul, lebih akurat, dan lebih murah.

Gamawan menyatakan saat proses pendataan dan perekamana identitas, masyarakat hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp 16 ribu, padahal di Malaysia harga kartu identitas mencapai 33 ringgit atau setara Rp 133 ribu. Namun harga tersebut dipotong 21 ringgit atau Rp 70 ribu.

Upaya pencapaian pemerintah untuk proses distribusi E-KTP  juga dinilai sukses terbukti keberhasilan target pada 2013 untuk proses pencetakan E-KTP sebesar 172 juta termasuk pembagiannya ke masyarakat telah tercapai bahkan melampaui target tersebut.

Gamawan menyatakan bahwa untuk mendata kependudukan masyarakat akan ada strategi dan pola baru di masa mendatang. Bahkan selanjutnya akan diadakan layanan E-KTP dengan teknik jemput bola yang akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan kartu identitas.

Efisiensi juga akan semakin ditingkatkan dengan pemerintah pusat menyerahkan wewenang pencetakan kepada kabupaten/kota.

Gamawan juga menegaskan bahwa antara pemerintah pusat dan daerah tidak boleh melempar kesalahan satu sama lain apabila terdapat kekurangan dalam proses E-KTP ini.

Selain itu aturan yang tertuang di UU No. 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, juga harus diterapkan dengan optimal. (es)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *