Pilkada Tak Langsung Rawan Korupsi

pemilu tak langsung dprd korupsi

Foto : tempo.co

BojonegoroToday – KPK mengkhawatirkan terjadinya tindak korupsi dengan modus baru apabila sistem pemilu perwakilan diberlakukan menggantikan sistem pemilu langsung.

Menurut Busyro Muqaddas, wakil ketua KPK, setidaknya ada 2 modus operandi baru korupsi dengan diberlakukannya sistem pemilu tak langsung atau perwakilan;

Pertama, Kepala Daerah akan jadi “sapi perah” anggota DPRD. Sistem pemilu tak langsung menjadikan suara rakyat diwakilkan oleh DPRD yang akan membuatnya mempunyai bargaining power yang tinggi.

Bila sistem ini berjalan, DPRD akan dengan mudah memeras kepala daerah dengan dalih kelancaran program. Walaupun perkara ini sudah lazim terjadi, namun dengan sistem pemilihan tidak langsung akan semakin membuka pintu terjadinya korupsi jenis ini.

Kedua, langgengnya suap-menyuap antara 3 pihak; Kepala Daerah, pengusaha, dan DPRD. Bila pada sistem pemilihan langsung, pengusaha berusaha menyuap Kepala Daerah saja, namun dengan terwakilkannya suara rakyat ke DPRD, maka DPRD-pun berpotensi besar menerima praktek suap ini.

“Praktek korupsi di Kepala Daerah tingkat II untuk IUP akan semakin parah dan semakin rentan karena korporasi tambang lebih mudah menyogok anggota DPRD,” pungkas Busyro, sebagaimana dilansir detik.com pada (8/9/2014). 

Para anggota DPRD dan Kepala Daerah terpilih berpotensi besar melakukan persekongkolan, memanfaatkan celah sistem tidak langsung ini. Namun kita berharap, pemerintah kedepannya punya formula khusus untuk menangkal kemungkinan-kemungkinan korupsi ini. (es)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *