Rawan Penyelewengan, KPK Pantau Perusahaan Pertambangan yang Nakal

KPK periksa perusahaan tambang

BojonegoroToday – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana untuk serius dalam mengawasi perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan. Pasalnya sektor tersebut rawan dengan penyelewengan termasuk korupsi. Bahkan menurut Ketua KPK Abraham Samad 50 persen perusahaan pertambangan yang sedang beroperasi di sektor tersebut tidak membayar royalti kepada pemerintah.

“Itu baru royalti, belum lagi mereka ini tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) sehingga tidak memiliki NPWP. Coba bayangkan berapa kerugian negara dari sektor pertambangan saja. Triliunan,” katanya di Mataram, Jumat (12/9).

KPK pun meminta kepada pemerintah agar izin perusahaan tambang yang melanggar aturan dan membuat kerugian bagi bangsa Indonesia itu dicabut. Sumber daya alam di Indonesia yang sangat banyak dan harusnya menjadi peluang untuk mengentas kemiskinan yang ada.

Jumlah penduduk miskin di negara ini mencapai 29 juta orang, sekitar 11 persen dari total penduduk sebanyak 250 juta jiwa. Angka penduduk miskin di Indonesia tersebut setara dengan jumlah penduduk Malaysia. Namun jika ditinjau kekayaan alamnya, Indonesia jauh lebih unggul.Sayangnya kekayaan alam ini tidak dinikmati hasilnya oleh masyarakat. Apalagi melihat kenyataan bahwa kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya dirasakan di berbagai wilayah.

“Sumber daya alam kita itu sungguh luar biasa dan merupakan penghasilan nomor dua setelah pajak. Bahkan, di masa lalu sumber daya energi ini paling banyak kebocorannya,” tegasnya.

Perihal kasus kebocoran atau penyelewengan dalam sektor pertambangan, KPK pun mengambil langkah. Salah satunya dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar seluruh kontrak perusahaan pertambangan yang kini beroperasi di Indonesia dilakukan renegosiasi.

Sayangnya, kata Abraham Samad, hal ini tidak serius dilakukan pemerintah, karena ada kekhawatiran pemerintah digugat di sidang arbitrase internasional.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan kalkulasi KPK, potensi kerugian negara dari sektor pertambangan dan energi saja mencapai 10 ribu triliun pertahun. Sementara jika potensi tersebut bisa dimaksimalkan perolehannya, maka pemerintah Indonesia bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15 triliun dari sektor pertambangan.

Abraham menambahkan, bahwa pihaknya sudah meninjau langsung ke daerah-daerah. Ia menilai bahwa pihak yang kaya itu hanya penguasanya saja.

“Jadi antara pemberi izin dan diberi izin, tetapi masyarakatnya tetap saja tidak sejahtera,” ungkap Abraham.

Untuk menanggulangi tindak penyelewengan tersebut, KPK pun saat ini berupaya serius untuk memonitor berbagai perusahaan yang terkait pertambangan yang menjalankan usahanya di Indonesia. Termasuk juga dalam menangani kasus korupsi di Kementerian ESDM.(es)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *